Kuningan — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2026 melalui penguatan pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah. Langkah strategis tersebut ditegaskan dalam Pasamoan Agung (High Level Meeting) TPID–TP2DD Provinsi Jawa Barat, yang digelar pada Kamis (5/2/2026) di Taman Kota Kabupaten Kuningan.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat ini dihadiri oleh unsur DPRD Provinsi Jawa Barat, instansi vertikal, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, BMKG, Bulog, Otoritas Jasa Keuangan, serta jajaran perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan kuatnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan menjelang periode peningkatan konsumsi masyarakat.
Inflasi Terkendali, Kesiapsiagaan HBKN Tetap Diperlukan
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Muhammad Nur, menyampaikan bahwa inflasi Jawa Barat pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,63 persen (yoy) dan menjadi yang terendah di Pulau Jawa. Sementara pada Januari 2026, Jawa Barat mengalami deflasi sebesar 0,09 persen (mtm).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan menjelang HBKN tetap menjadi prioritas, mengingat Ramadhan dan Idul Fitri secara historis selalu diiringi peningkatan permintaan terhadap bahan pangan dan kebutuhan pokok, khususnya kelompok volatile food. Oleh karena itu, langkah preventif dari sisi pasokan, distribusi, dan koordinasi antarwilayah perlu terus diperkuat agar tekanan inflasi dapat dikendalikan secara optimal.
Pemerintah Daerah Siap Hadapi Lonjakan Permintaan Masyarakat
Wakil Gubernur Jawa Barat dalam arahannya menekankan bahwa Pasamoan Agung ini merupakan forum strategis untuk menyamakan persepsi dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mengantisipasi potensi gejolak harga selama HBKN. Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan pemerintah daerah harus dibangun melalui kebijakan yang proaktif, berbasis data, serta responsif terhadap dinamika lapangan.
Sejumlah langkah penguatan TPID yang ditekankan antara lain pemantauan harga dan pasokan secara intensif dan real time, penguatan kerja sama antar daerah, optimalisasi operasi pasar dan pasar murah, serta penguatan komunikasi publik agar ekspektasi masyarakat tetap terjaga. Selain itu, koordinasi dengan BMKG dan BPBD juga dinilai krusial untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem.
Digitalisasi Perkuat Respon Cepat Selama HBKN
Selain aspek pengendalian inflasi, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui TP2DD juga menjadi pilar penting kesiapsiagaan HBKN. Digitalisasi transaksi keuangan daerah, optimalisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diyakini mampu meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengambilan kebijakan, khususnya dalam merespons dinamika harga dan pasokan selama Ramadhan dan Idul Fitri.
Sejumlah kepala daerah memaparkan kondisi inflasi di wilayah masing-masing, termasuk tantangan ketergantungan pasokan pangan, kenaikan harga komoditas tertentu, serta dampak cuaca dan dinamika global terhadap perekonomian lokal. Diskusi berlangsung aktif dengan menyoroti pentingnya pendekatan berbasis wilayah dan karakteristik daerah dalam pengendalian inflasi.
Tindak Lanjut: Perkuat Aksi Lapangan Selama Ramadhan–Idul Fitri
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama kabupaten/kota se-Jawa Barat menyepakati sejumlah langkah konkret dalam rangka kesiapsiagaan HBKN, antara lain penguatan pemantauan harga berbasis data real time, optimalisasi kerja sama antar daerah, pemanfaatan cadangan pangan pemerintah, serta percepatan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah.
Selain itu, akan disiapkan desain ekonomi per kawasan hingga tingkat kecamatan sebagai dasar kebijakan yang lebih presisi dalam menjaga stabilitas harga, kelancaran distribusi, dan daya beli masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
Melalui Pasamoan Agung TPID–TP2DD ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menegaskan kesiapan dan komitmennya untuk menghadirkan rasa aman, ketersediaan pangan, serta stabilitas harga bagi masyarakat selama momentum keagamaan nasional.
HUMAS BIREK
Penulis: HUMAS
