Cianjur, Kamis — Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Kabupaten Cianjur periode 2024 – 2029 sukses menyelenggarakan The 1st Cianjur Islamic Economic Forum (CIEF) bertempat di Balai Praja Pendopo Cianjur. Forum bertema “Pemetaan Potensi, Masalah, dan Rekomendasi Solusi Ekonomi Keumatan” ini menjadi langkah strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan penguatan ekonomi syariah di Kabupaten Cianjur.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Cianjur, dr. H. Muhammad Wahyu Perdian, yang menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif penguatan ekonomi umat. Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya forum ini sebagai titik awal lahirnya gerakan nyata yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat secara luas, tidak hanya berhenti pada tataran diskusi dan seminar. Ia menyebut bahwa Cianjur memiliki potensi besar di bidang ekonomi syariah dan momentum ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong kebangkitan ekonomi umat. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yaitu Cianjur Berjaya—beragama, sejahtera, dan berkarya—menuju Cianjur Istimewa.
Forum ini diikuti lebih dari 50 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, akademisi, pelaku UMKM syariah, lembaga keuangan, lembaga filantropi, organisasi masyarakat, serta tokoh agama. Dalam forum ini, dibahas berbagai isu penting mulai dari pemetaan potensi ekonomi syariah lokal dan identifikasi tantangan utama seperti rendahnya literasi keuangan umat, keterbatasan akses terhadap pembiayaan syariah, serta belum adanya regulasi daerah yang mendukung pengembangan ekosistem syariah secara menyeluruh.
Salah satu narasumber utama yang hadir dalam forum ini adalah Wakil Kepala Manajemen Pelaksana Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jawa Barat, Prof. A. Jajang W. Mahri, M.Si. Dalam paparannya, beliau menjelaskan strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat provinsi yang dapat diadopsi di Kabupaten Cianjur. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi syariah di daerah sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor, dukungan regulasi yang kuat, dan pemanfaatan teknologi digital. Ia juga mendorong Kabupaten Cianjur untuk segera menyusun roadmap pengembangan ekonomi syariah serta merumuskan Peraturan Daerah (Perda) sebagai landasan hukum implementasi di lapangan yang akhirnya bermuara pada pendirian KDEKS di tingkat Kabupaten/Kota pertama di Jawa Barat.
Kegiatan forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi konkret, antara lain penyusunan roadmap ekonomi syariah daerah, percepatan pengesahan regulasi pendukung seperti Perda Ekonomi Syariah, pelatihan literasi dan pendampingan usaha syariah bagi pelaku UMKM, serta pengembangan pusat pemberdayaan ekonomi umat yang terintegrasi dengan teknologi digital. Forum ini juga menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, MUI, KDEKS, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi umat yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Dengan diselenggarakannya forum ini, diharapkan Kabupaten Cianjur dapat menjadi salah satu daerah pelopor dalam penerapan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Barat. Semangat kolaboratif yang dibangun melalui kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memperkuat peran Cianjur dalam mendukung visi pembangunan ekonomi dan keuangan syariah provinsi maupun nasional.
Penulis: kdeks
