Bandung, 3 September 2025 – Pemprov Jawa Barat menyelenggarakan Forum Dialog Terbuka bagi Mahasiswa Jawa Barat di depan Gedung Sate, Rabu (3/9). Acara ini berfungsi sebagai platform resmi untuk mahasiswa dari berbagai universitas menyampaikan aspirasi, kritik, dan tuntutan secara langsung kepada Forkopimda serta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dialog ini berlangsung selama tiga jam dan dihadiri oleh pihak Forkopimda Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, instansi vertikal, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah Jawa Barat.
Aspirasi Mahasiswa: Politik, Ekonomi, Lingkungan, hingga Hak Asasi Manusia
Dalam forum tersebut, mahasiswa mengungkapkan berbagai isu penting. Beberapa poin aspirasi yang disampaikan meliputi:
Politik dan Manajemen Pemerintahan: usulan reformasi partai politik, penerapan sistem merit di DPRD, serta kritik terhadap rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Isu Nasional: tuntutan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan, penolakan terhadap RUU Dwi Fungsi TNI, serta desakan untuk reformasi kepolisian.
Ekonomi dan Sosial: perhatian terhadap ketidakmerataan ekonomi, kenaikan pajak, rendahnya pendapatan asli daerah di beberapa lokasi, serta masalah kesejahteraan para guru dan tenaga kesehatan.
Lingkungan dan Infrastruktur: penolakan terhadap penambangan ilegal di Gunung Galunggung dan Leles, isu darurat sampah di Tasikmalaya dan Cimahi, serta kerusakan jalan di beberapa area.
Pendidikan dan Beasiswa: permohonan untuk pemerataan akses pendidikan, kritik terhadap diskriminasi dalam proses rekrutmen kerja, serta keberlanjutan beasiswa yang tepat sasaran.
Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Sipil: penolakan atas kriminalisasi demonstran, kritik terhadap tindakan kekerasan dari aparatur, serta batasan akses publik ke Gedung Sate.
Mahasiswa juga menekankan tuntutan konkret, seperti pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi di institusi kepolisian, penghentian peningkatan pajak, serta pembebasan mahasiswa yang ditahan.
Tanggapan Gubernur Jawa Barat
Menyikapi aspirasi tersebut, Gubernur Jawa Barat menekankan komitmen pemerintah daerah untuk mengambil tindakan sesuai kapasitasnya. Beberapa langkah strategis yang disepakati dalam forum ini antara lain:
- Penutupan tambang ilegal di Gunung Galunggung, Tasikmalaya.
- Alokasi 7,5% dari APBD untuk pembangunan di Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon.
- Penghapusan anggaran hibah dan alokasinya untuk pembangunan infrastruktur jalan.
- Rp120 miliar akan dialokasikan minggu ini untuk perlindungan sosial bagi pengemudi ojek online, petani, dan nelayan.
- Beasiswa akan difokuskan pada jurusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk untuk santri.
- Keterbukaan anggaran: masyarakat bisa mengakses informasi tentang alokasi anggaran dengan jelas.
- Pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta jaminan bahwa demonstran tidak akan dianggap sebagai kriminal.
Komitmen Bersama untuk Perubahan
Dialog ini menegaskan peranan mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah dalam pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan melaksanakan langkah-langkah nyata demi peningkatan kesejahteraan, penguatan demokrasi, serta penegakan keadilan sosial di Tanah Pasundan.
HUMAS BIRO PEREKONOMIAN
Penulis: Darda
