Bandung – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat terus memperkuat kolaborasi dalam mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui kegiatan Kick Off Pendataan Usaha Berbasis EcoTagging (EcoTech). Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk membangun basis data usaha yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat di masa mendatang.
Pelaksanaan Kick Off yang diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat tersebut menandai dimulainya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat dalam melakukan pemetaan seluruh aktivitas usaha yang memiliki lokasi tetap di wilayah Jawa Barat.
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia. Mengingat Jawa Barat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional, diperlukan data yang semakin akurat agar kebijakan pembangunan dapat disusun secara tepat sasaran.
"Perubahan struktur ekonomi yang begitu cepat, mulai dari berkembangnya ekonomi digital, perdagangan elektronik, hingga munculnya sektor-sektor usaha baru, menuntut pemerintah memiliki data yang valid dan selalu diperbarui," ungkapnya.
Melalui aplikasi EcoTaech, proses pendataan akan dilakukan terhadap berbagai jenis usaha yang memiliki lokasi tetap, mulai dari sektor perdagangan, jasa, industri, pertanian, hingga sektor ekonomi lainnya. Pendataan ini akan menghasilkan informasi mengenai identitas usaha, profil usaha, aktivitas ekonomi, hingga karakteristik usaha yang nantinya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Saat ini BPS telah menghimpun daftar awal sekitar 5,5 juta pelaku usaha di Jawa Barat yang diperoleh dari berbagai sumber data administrasi. Namun demikian, tingginya dinamika perkembangan dunia usaha mengharuskan dilakukan validasi langsung di lapangan melalui kegiatan EcoTagging agar data yang dimiliki benar-benar mencerminkan kondisi terkini.
Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis, mulai dari pengembangan UMKM, peningkatan investasi, perencanaan pembangunan daerah, hingga penyusunan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
Untuk memastikan pelaksanaan pendataan berjalan optimal, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama BPS Provinsi Jawa Barat melibatkan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa, kelurahan, hingga ketua RT sebagai mitra dalam proses pendataan di lapangan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menjangkau seluruh aktivitas usaha secara lebih menyeluruh.
Ajak Masyarakat Berpartisipasi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama BPS Provinsi Jawa Barat mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha di Jawa Barat, untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan EcoTagging yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Masyarakat diharapkan dapat menerima petugas pendataan dengan baik, memberikan informasi usaha secara benar dan lengkap, serta mendukung proses pendataan yang dilakukan di lingkungan masing-masing. Partisipasi masyarakat akan menjadi kunci tersedianya data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Melalui semangat kolaborasi, gotong royong, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan pelaksanaan EcoTagging dan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat dapat berjalan sukses serta menghasilkan data ekonomi yang akurat untuk mendukung terwujudnya Jawa Barat yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera.
"Data yang akurat dimulai dari partisipasi kita bersama. Mari sukseskan EcoTagging menuju Sensus Ekonomi 2026. Satu data usaha yang Anda berikan hari ini akan menjadi pijakan pembangunan Jawa Barat di masa depan."
Penulis: HUMAS
