Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong percepatan pengembangan komoditas kakao guna meningkatkan kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Pengembangan Komoditas Kakao yang digelar di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Bandung, Senin (29/12/2025) pagi.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Jawa Barat, Budi Kurnia, serta dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, perangkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota, pelaku industri kakao, akademisi, asosiasi petani, serta konsorsium kakao.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Sumasna, menyampaikan bahwa Jawa Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan kakao, didukung oleh jumlah penduduk yang besar serta peluang pasar yang terbuka lebar. Momentum ini semakin kuat karena harga kakao dunia saat ini berada di level tertinggi akibat defisit pasokan global, khususnya dari Pantai Gading.
“Ini menjadi momentum yang sangat baik bagi petani kakao di Jawa Barat. Namun di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan berupa berkurangnya luas lahan kakao, rendahnya produktivitas, serta dampak perubahan iklim,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Jabar mendorong pengembangan kakao melalui pendekatan pertanian sirkuler yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pemulihan lingkungan. Kakao dinilai memiliki keunggulan karena dapat ditumpangsarikan dengan tanaman lain serta memiliki sistem perakaran yang kuat.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Jabar menetapkan tiga agenda utama, yaitu integrasi Gerakan Tanam Kakao, kolaborasi pentahelix yang konkret, serta implementasi dan integrasi kebijakan antara pemerintah, swasta, dan petani agar kesejahteraan petani terjamin dan mekanisme pasar berjalan secara alami.
Sementara itu, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Perkebunan dan Hortikultura Kemenko Pangan menegaskan bahwa pengembangan kakao sejalan dengan target kinerja Kemenko Pangan, termasuk peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian dan penguatan ketahanan pangan nasional.
“Kami mendorong penguatan kelembagaan petani melalui pelatihan, pendampingan, serta kemitraan usaha. Selain itu, perlu dibuka pasar-pasar baru, termasuk ke Timur Tengah, dan mendorong UMKM kakao agar mampu berekspansi ke luar negeri,” katanya.
Dari sisi industri, perwakilan PT Papandayan Cocoa Industry – Barry Callebaut, Yudi, menyampaikan bahwa secara global produksi kakao terus mengalami penurunan, sementara harga kakao dunia mengalami lonjakan. Kondisi tersebut mendorong kembali meningkatnya minat petani untuk menanam kakao.
“Indonesia memiliki keunggulan karena teknik sambung pucuk diperbolehkan, sehingga kakao dapat mulai berbuah dalam waktu dua tahun. Dari hasil riset kami, kakao juga masih adaptif terhadap berbagai kondisi iklim,” jelasnya.
Perwakilan Kemenko Pangan, Darto, menambahkan bahwa kakao dapat dikembangkan di lahan non-sawah dengan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) yang ramah lingkungan serta menghasilkan produk yang aman dikonsumsi.
Sebagai tindak lanjut konkret, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sebanyak 80.000 benih kakao pada tahun 2026 yang akan ditanam mulai Januari hingga Oktober 2026 dengan target luasan 200 hektare. Selain benih, dukungan juga diberikan berupa pupuk dasar yang difasilitasi oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
“Tidak hanya benih, kami juga menyiapkan pupuk dasar untuk mendukung keberhasilan gerakan tanam kakao,” ujar Sekretaris Dinas Perkebunan Jawa Barat, Pupun Saefudin.
Rangkaian kegiatan rapat koordinasi ini ditutup dengan kunjungan lapangan ke lokasi persiapan Gerakan Tanam Kakao di Desa Malasari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Pemprov Jabar berharap langkah ini menjadi awal penguatan kakao sebagai komoditas unggulan yang berkelanjutan dengan semangat “Petani Sejahtera, Alam Lestari.”
Penulis: HUMAS
