SUBANG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Lembur Pakuan, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Minggu (21/6/2026). Momentum ini menjadi langkah awal memperkuat pembangunan Jawa Barat melalui penyediaan data ekonomi yang akurat, berkualitas, dan mampu menjadi dasar lahirnya kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan yang baik tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi, melainkan harus bertumpu pada data yang valid. Menurutnya, data bukan sekadar kumpulan angka, tetapi menjadi fondasi dalam menentukan arah pembangunan, menyusun kebijakan, hingga memastikan setiap program pemerintah menjawab kebutuhan riil masyarakat.
"Kalau datanya tidak benar, maka kebijakannya pun berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu, data harus menjadi pijakan utama dalam setiap keputusan pembangunan," tegas Dedi Mulyadi saat memberikan sambutan pada Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Jawa Barat.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Kejujuran masyarakat dalam menyampaikan kondisi ekonomi menjadi kunci agar pemerintah memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi sosial ekonomi di Jawa Barat.
Perjuangkan Keadilan Fiskal untuk Jawa Barat
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi juga menyoroti pentingnya keadilan fiskal bagi daerah. Menurutnya, Jawa Barat selama ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan ribuan industri, kawasan bisnis, hingga aktivitas perdagangan yang berkembang pesat. Namun demikian, manfaat fiskal yang diterima daerah dinilai belum sepenuhnya sebanding dengan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung.
Ia mencontohkan masih adanya penerimaan pajak penghasilan yang tercatat di luar Jawa Barat, meskipun kegiatan usaha dan industrinya berlangsung di wilayah Jawa Barat. Padahal, pemerintah daerah juga menanggung kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga berbagai dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas ekonomi tersebut.
Karena itu, Dedi menilai data ekonomi yang lengkap dan akurat akan menjadi modal penting dalam memperjuangkan distribusi penerimaan negara yang lebih proporsional bagi daerah penghasil sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil oleh masyarakat Jawa Barat.
Pajak Harus Kembali Menjadi Manfaat untuk Rakyat
Gubernur juga menekankan bahwa setiap penerimaan daerah harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang nyata. Salah satunya melalui peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang akan mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Menurutnya, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan difokuskan pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar kepentingan seremonial maupun politik. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat melalui pajak benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan publik.
Data Jujur, Kebijakan Tepat Sasaran
Dedi Mulyadi juga mengingatkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang enggan menyampaikan kondisi ekonomi sebenarnya karena khawatir terhadap implikasi perpajakan. Padahal, tanpa data yang valid, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya membutuhkan informasi mengenai besaran pendapatan masyarakat, tetapi juga pola pengeluaran rumah tangga. Informasi tersebut dinilai mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga program pembangunan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran.
Sensus Ekonomi Menjadi Fondasi Pembangunan Jawa Barat
Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu sumber data strategis mengenai kondisi dan perkembangan aktivitas usaha di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Hasil sensus diharapkan mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi daerah, memperkuat investasi, meningkatkan daya saing, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui data yang berkualitas, pemerintah akan lebih mudah memetakan potensi wilayah, mengidentifikasi tantangan pembangunan, sekaligus merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Dengan demikian, pembangunan tidak lagi menggunakan pendekatan yang seragam, melainkan disusun berdasarkan kondisi nyata setiap wilayah di Jawa Barat.
Mengakhiri kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama BPS Provinsi Jawa Barat mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Setiap data yang diberikan secara jujur dan akurat akan menjadi investasi berharga bagi masa depan pembangunan Jawa Barat.
"Sensus Ekonomi bukan sekadar pendataan, tetapi ikhtiar bersama untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan lahir dari data yang benar, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Jawa Barat."
Penulis: HUMAS
